Form Registrasi Merchant POS

Form Registration
Hidden Section




Informasi Bisnis



Mohon diisi sesuai nama badan usaha.

Mohon diisi sesuai nama badan usaha.

Mohon diisi sesuai nama badan usaha.

Mohon diisi sesuai nama badan usaha.

Mohon diisi sesuai nama badan usaha.

Mohon diisi sesuai nama badan usaha.

Mohon diisi sesuai nama badan usaha.
Silahkan input dengan format nama merchant,lokasi outlet, contoh: Midtrans, Pasaraya Blok M
Informasi Alamat Tempat Usaha





Contoh : (021) 29101060




Informasi PIC Merchant
Penanggung Jawab/PIC Finance



Penanggung Jawab/PIC Merchant Support



Informasi Alamat Korespondensi




Midtrans Footer
Uploads Docs
Perorangan
KTP Pemilik

File Extension JPEG / PNG / PDF

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload
NPWP Pemilik

Pastikan NPWP yang didaftarkan sesuai dengan KTP dalam bentuk File Extension JPEG / PNG / PDF

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload
Badan Usaha
KTP Direktur

File Extension JPEG / PNG / PDF

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload
NPWP Badan Usaha

Pastikan NPWP yang didaftarkan sesuai dengan KTP dalam bentuk File Extension JPEG / PNG / PDF

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload

Pastikan sesuai dengan di Softcopy yang Anda Upload



Pastikan SIUP yang didaftarkan masih berlaku

Pastikan TDP / NIB yang didaftarkan masih berlaku
Informasi Rekening Pencairan
Mohon Pastikan Nama Pemilik Rekening Sesuai dengan Nama KTP yang Telah Didaftarkan.
Mohon Pastikan Akun Bank Perusahaan Sesuai dengan NPWP Badan Usaha yang Telah Didaftarkan.




Midtrans Footer
T&C

SYARAT DAN KETENTUAN MERCHANT POS/VM/KIOSK

 

Syarat dan ketentuan sebagaimana dijabarkan dibawah ini merupakan Perjanjian antara anda (“Merchant”) dan PT. Midtrans (“Payment Gateway”), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik. Merchant wajib membaca, memahami, menerima dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan di bawah ini sebelum menggunakan layanan yang akan diberikan oleh Payment Gateway. Persetujuan yang diberikan oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari Pihak manapun juga. Dengan menggunakan layanan yang diberikan oleh Payment Gateway sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini, maka Merchant dianggap telah menyetujui ketentuan di bawah ini dan karenanya sepakat untuk memenuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang tercantum di bawah ini berdasarkan itikad baik. Data dan informasi yang Merchant isi pada Form Registrasi Merchant merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Dalam hal Merchant tidak dapat menerima dan menyetujui ketentuan di bawah ini, maka Merchant dipersilahkan untuk meninggalkan situs ini.

 

Pasal 1 : Definisi

1.1.  Afiliasi adalah pengendali salah satu Pihak, anak perusahaan salah satu Pihak atau pihak yang berada dalam satu pengendalian dengan salah satu PIhak;

1.2.   Biaya Transaksi adalah biaya yang dikenakan oleh Payment Gateway kepada Merchant untuk setiap Transaksi Internet berhasil.

1.3.  Form Registrasi Merchant adalah formulir pendaftaran untuk menggunakan Layanan Payment Gateway dan/atau formulir-formulir lainnya, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, yang berisi mengenai keterangan data dan informasi Merchant, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat dan ketentuan ini.

1.4.  Hari Kerja adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, di mana bank-bank di Indonesia buka dan operasional untuk kegiatan sehari-hari.

1.5. Kontrak Elektronik adalah perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.6.  Layanan Payment Gateway adalah layanan penyediaan Sistem Pembayaran Internet untuk memproses data Transaksi Internet yang dilakukan Pelanggan pada POS/VM/Kiosk Merchant, yang kemudian data tersebut diteruskan kepada Service Provider untuk diotorisasi untuk menentukan transaksi dapat dinyatakan berhasil atau tidak.

1.7.   Layanan Pembayaran adalah jenis-jenis metode pembayaran Transaksi Internet yang tersedia di Sistem Pembayaran Internet.

1.8.   Para Pihak adalah Payment Gateway dan Merchant secara bersama-sama;

1.9.   Pelanggan adalah pelaku Transaksi POS/VM/Kiosk di Merchant, melalui Sistem Pembayaran Internet.

1.10. Point of Sales (POS) adalah Aplikasi mesin kasir milik Vendor POS yang tersambung pada perangkat Android dan/atau IOS untuk melakukan pencatatan Transaksi Penjualan di outlet-outlet/gerai-gerai Merchant.

1.11. Refund adalah pengembalian dana Transaksi Internet kepada Pelanggan karena pembatalan atas Transaksi Internet tersebut.

1.12. Sistem Pembayaran Internet adalah sistem pembayaran yang dimiliki dan dikelola oleh Payment Gateway, yang menghubungkan antara Service Provider, Payment Gateway, dan POS dan/atau Vending Machine.

1.13. Service Provider adalah penyedia jasa metode pembayaran selain Bank, yang memiliki kerjasama dan telah terhubung dengan Payment Gateway.

1.14. Transaksi Internet adalah transaksi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Pelanggan di POS/VM/KIOSK yang terpasang di Merchant, dan diproses oleh Sistem Pembayaran Internet.

1.15. Vending Machine (VM)/Kiosk adalah suatu alat/mesin yang menjual barang secara otomatis yang dapat menerima pembayaran melalui GO-PAY.

 

Pasal 2 : Layanan dan/atau Produk yang disediakan

Layanan Pembayaran yang disediakan oleh Payment Gateway dan dapat digunakan oleh Merchant beserta Biaya-nya adalah sebagai berikut:

 I.     GoPay : 2% per Transaksi (sudah termasuk PPN)

Catatan:

       i.         Apabila Layanan Pembayaran GoPay berubah menjadi E-Wallet, maka Merchant setuju untuk menerima pembayaran yang diproses melalui Layanan Pembayaran tersebut serta atas Biaya Transaksi yang berlaku sebagaimana diatur dari waktu ke waktu oleh Service Provider.

      ii.         Para Pihak sepakat bahwa Payment Gateway dapat mengubah Biaya Transaksi sewaktu-waktu secara sepihak, tanpa membutuhkan persutujuan Merchant melalui addendum, yang disebabkan adanya perintah atau ketentuan terbaru dari pemerintah, Bank Indonesia, regulator, atau institusi yang berwenang lainnya.

 

Pasal 3 : Proses Pendaftaran dan Persyaratan Merchant

3.1.   Layanan Payment Gateway hanya dapat diberikan oleh Merchant yang telah menyetujui Perjanjian ini.

3.2.   Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai merchant, Merchant setuju untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menggunakan Layanan Payment Gateway sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.

3.3.   Transaksi Internet hanya dapat dilakukan melalui POS/VM/Kiosk yang terpasang di Merchant, dengan Vendor POS/Operator VM/Kiosk sebagaimana yang dicantumkan dalam Perjanjian.

3.4.   Merchant berjanji untuk tidak menjual barang atau jasa yang melanggar hukum/peraturan perundang-undangan/ketertiban umum dan/atau yang secara spesifik dilarang oleh Service Provider.

3.5.   Payment Gateway akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha dan seluruh dokumen legalitas Merchant untuk menentukan apakah Merchant berhak atau tidak berhak untuk menggunakan Sistem Pembayaran Internet milik Payment Gateway.

3.6.   Sehubungan dengan Pasal 3.5 di atas, Payment Gateway dapat menolak memberikan layanan kepada Merchant dengan kategori sebagai berikut:

3.6.1.   terlibat tindakan kriminal atau melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;

3.6.2.   terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang;

3.6.3.   masuk ke dalam daftar hitam Payment Gateway, Service Provider atau POS/VM/Kiosk;

3.6.4.   pertimbangan jelas lain yang ditentukan oleh Payment Gateway, Service Provider atau POS/VM/Kiosk.

3.7.   Payment Gateway berhak untuk tidak memberikan akses, menolak transaksi, maupun mengakhiri layanan kepada Merchant yang menyediakan konten atau produk barang/jasa yang merupakan ataupun dicurigai dan/atau sedang dalam proses hukum, namun tidak terbatas sebagai berikut:

3.7.1    barang ilegal ataupun yang mengandung materi ilegal termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pengunduhan ilegal;

3.7.2    terdiri dari barang dan/atau jasa yang melanggar kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga atau barang dan/atau jasa lainnya;

3.7.3    memfasilitasi kegiatan yang ilegal, melanggar hukum, atau tindakan pidana lainnya;

3.7.4    mencantumkan kalimat penjelasan yang ambigu dan/atau tidak jelas, informasi menyesatkan serta konten dan informasi yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;

3.7.5    berpotensi menimbulkan konflik yang berkaitan dengan etnis, agama, ras dan kelompok;

3.7.6    mengandung pornografi atau hal yang melanggar norma-norma etika;

3.7.7    berisi materi perjudian; 

3.7.8    mengandung penghinaan, pemerasan, dan/atau konten pemfitnahan; dan/atau

3.7.9    mengandung unsur pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;

3.8.   Payment Gateway berhak untuk meminta dokumen legalitas tambahan kepada Merchant apabila diperlukan.

3.9.   Apabila setelah melewati hasil pemeriksaan oleh Payment Gateway dan sesuai dengan diskresi absolut Payment Gateway Merchant dinilai tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Payment Gateway maka Payment Gateway berhak untuk mengambil tindakan tertentu termasuk namun tidak terbatas pada mengakhiri penyediaan Layanan Sistem Pembayaran Internet dan/atau mengakhiri Perjanjian ini kepada Merchant.

3.10. Merchant wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Payment Gateway apabila Merchant merubah jenis usaha dan/atau jenis barang atau jasa yang ditawarkan, serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggungjawab Merchant, maupun perubahan data-data lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada NPWP), selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya perubahan. Dalam hal Merchant tidak memenuhi kewajibannya ini, maka seluruh akibat yang muncul menjadi tanggung jawab Merchant sepenuhnya.

 

Pasal 4 : Hak Dan Kewajiban Payment Gateway

4.1.   Hak Payment Gateway, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah :

4.1.1.   menerima pembayaran Biaya Transaksi untuk setiap Transaksi Internet yang berhasil;

4.1.2.   membatasi, memblokir, memperlambat, menghapus dan/atau mengakhiri layanan Sistem Pembayaran Internet dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila Merchant dinilai telah melakukan pelanggaran baik berdasarkan perjanjian ini maupun hukum lainnya yang berlaku;

4.1.3.   berhak untuk menggunakan nama, logo, lambang, simbol merek dagang/jasa milik merchant untuk tujuan promosi atau publikasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, tanpa mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya;

4.1.4.   berhak untuk melakukan pemotongan untuk Biaya Transaksi dari dana Transaksi Internet sebelum dilakukan pencairan dana ke rekening Merchant.

4.2.   Kewajiban Payment Gateway, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:

4.2.1.   mengelola dan merawat Sistem Pembayaran Internet agar tetap lancar dan operasional;

4.2.2.   menyediakan data Transaksi Internet;

4.2.3.   memberikan dukungan teknis atau operasional kepada Merchant apabila diperlukan;

4.2.4.   menyiapkan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) untuk kebutuhan operasional layanan Sistem Pembayaran Internet antara Merchant dan Payment Gateway.

 

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Merchant

5.1.   Hak Merchant, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:

5.1.1.   mendapatkan dukungan teknis maupun operasional dari Payment Gateway;

5.1.2.   memasang logo Payment Gateway pada halam pembayaran untuk menunjukan bahwa Merchant menggunakan Sistem Pembayaran Internet milik Payment Gateway, tanpa mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya;

5.1.3.   menerima informasi Data Transaksi Internet; dan

5.1.4.   menerima edukasi terkait akan penyelenggaraan layanan Sistem Pembayaran Internet.

5.2.   Kewajiban Merchant, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:

5.2.1.   melakukan pembayaran kepada Payment Gateway atas Biaya Transaksi;

5.2.2.   menyediakan barang atau produk yang telah dipesan oleh Pelanggan setelah menerima nofitikasi transaksi berhasil;

5.2.3.   menyimpan bukti Transaksi Internet selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terjadinya Transaksi Internet;

5.2.4.   memiliki kebijakan Refund; dan

5.2.5.   mematuhi ketentuan dan persyaratan dari masing-masing Layanan Pembayaran yang telah ditetapkan oleh Service Provider.

 

Pasal 6 : Prosedur Operasi Standar

6.1.   Merchant akan mendapatkan laporan rekapitulasi transaksi harian melalui media yang akan diberikan oleh Payment Gateway.

6.2.   Waktu Settlement Transaksi

Seluruh Transaksi yang telah diotorisasi antara pukul 00.00 sampai dengan 23:59 di hari H oleh Service Provider akan diproses settlement pada pukul 15.00 pada keesokan harinya (H+1).

6.3.   Penanganan Transaksi Penipuan (Fraud)

Payment Gateway berhak menahan pencairan dana kepada Merchant dalam hal terdapat kecurigaan dari Payment Gateway/POS/Operator VM/Kiosk/Service Provider atas adanya penipuan (fraud) yang dilakukan oleh Merchant. Dalam hal terdapat kecurigaan tersebut, maka Merchant wajib untuk memberikan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa Merchant tidak melakukan penipuan (fraud). Dalam hal Merchant tidak berhasil membuktikannya maka Payment Gateway berhak untuk melakukan Refund atas seluruh Transaksi Internet yang yang telah dilakukan dan Payment Gateway dapat melakukan tindakan hukum apapun termasuk pengakhiran Perjanjian.

6.4.   Refund

Ketentuan pelaksanaan serta Jangka waktu pemrosesan Refund akan mengikuti kebijakan dari Service Provider.

 

Pasal 7 : Biaya Transaksi Dan Pembayaran Tagihan

7.1.   Merchant wajib membayar Biaya Transaksi kepada Payment Gateway untuk setiap Transaksi Internet yang berhasil melalui Sistem Pembayaran Internet Payment Gateway.

7.2.   Merchant akan dikenakan Biaya Transaksi sebagaimana yang telah disepakati, dimana biaya tersebut tidak termasuk biaya administrasi Bank dan Pajak yang berlaku.

7.3.   Tata cara pembayaran Biaya Transaksi dan/atau tagihan lainnya diatur sebagai berikut :

7.3.1.   Untuk setiap Transaksi Internet yang berhasil, Payment Gateway akan menampung dana nilai Transaksi Internet tersebut di rekening Payment Gateway selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal terjadinya Transaksi Internet.

7.3.2.   Setelah jangka waktu yang dimaksud berakhir dan dana yang ditampung sebagaimana disebutkan diatas telah mencapai Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Payment Gateway akan melakukan proses pencairan dana Transaksi Internet, setelah dipotong Biaya Transaksi ke rekening Merchant di Hari Kerja yang sama.

7.3.3.   Pencairan dana Transaksi Internet setelah dipotong biaya transaksi akan dilakukan ke rekening Merchant yang telah disetujui di dalam Perjanjian ini tanpa dikeluarkannya tagihan (invoice) dan/atau bukti penagihan lainnya.

 

Pasal 8 : Penghentian Sementara Layanan Sistem Pembayaran Internet

8.1    Payment Gateway dapat setiap saat menghentikan/mematikan Sistem Pembayaran Internet untuk sementara waktu dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya kepada Merchant.

8.2    Penghentian layanan Sistem Pembayaran Internet dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

8.2.1     inspeksi, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem;

8.2.2     adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Para Pihak; atau

8.2.3     alasan jelas lain yang ditentukan oleh Payment Gateway, POS, Operator VM/Kiosk atau Service Provider.

8.3    Apabila terdapat gangguan tiba-tiba terhadap Sistem Pembayaran Internet akibat kegagalan sistem, jaringan, koneksi internet atau alasan lainnya, Payment Gateway akan memberitahu Merchant secara tertulis mengenai gangguan ini, serta informasi lanjutan apabila gangguan tersebut telah selesai.

 

Pasal 9 : Keamanan dan Perlindungan Informasi

9.1    Payment Gateway memiliki sistem dan jaringan yang aman guna melindungi informasi yang bersifat sensitif, termasuk namun tidak terbatas kepada:

9.1.1    informasi Transaksi Internet (user id Pelanggan, dan lain-lain);

9.1.2    ingormasi Pelanggan (data pribadi, alamt, dan lain-lain) dan

9.1.3    informasi lainnya yang dianggap sensitif oleh Para Pihak.

9.2    Payment Gateway akan menyimpan dan melindungi data Transaksi Internet selama 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terjadinya Transaksi Internet tersebut.

9.3    Merchant menjamin bahwa Merchant tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

9.3.1    melakukan upaya pemecahan kode (reverse engineering) terhadap Sistem Pembayaran Internet;

9.3.2    melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap Sistem Pembayaran Internet dengan sengaja; atau

9.3.3    melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Transaksi Internet dan Pelanggan.

9.4  Merchant wajib menjamin keamanan data informasi Pelanggan dan miliknya. Dalam hal Merchant melanggar ketentuan ini, maka Payment Gateway berhak untuk mengnonaktifkan Sistem Pembayaran Internet hingga terpenuhinya kewajiban Merchant.

 

Pasal 10 : Jangka Waktu Dan Pengakhiran Perjanjian

10.1 Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan diperpanjang secara otomatis, sepanjang tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.

10.2 Para Pihak berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi salah satu dari hal-hal:

10.2.1  Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;

10.2.2  Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, namun Pihak yang melanggar tidak mampu memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut; atau

10.2.3  Salah satu Pihak pailit, menghentikan layanan serta kegiatan operasionalnya dan izin usahanya dicabut baik sebagian atau secara keseluruhan, memenuhi ketentuan Force Majeure Pasal 14 Perjanjian ini, dan oleh karena itu tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya;

10.3  Payment Gateway dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:

10.3.1  Tidak ada Transaksi yang terjadi pada situs Merchant dalam 2 (dua) bulan pertama sejak Merchant menggunakan Layanan Payment Gateway.

10.3.2  Merchant tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Payment Gateway setelah melewati hasil pemeriksaan oleh Payment Gateway.

10.4  Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan Para Pihak dari kewajibannya yang timbul sebelum dan/atau pada saat pengakhiran Perjanjian ini. Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

10.5  Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan- yang tercantum di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 11 : Pernyataan Dan Jaminan

11.1 Masing-masing Pihak adalah, (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampuan ; atau (ii) jika badan usaha: : ia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang telah memiliki seluruh persetujuan, ijin serta pendaftaran yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan usaha, serta tidak sedang dicabut kewenangan bertindaknya menurut hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas kepada pembuatan, penandatanganan atau persetujuan serta pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.

11.2 Pihak atau orang yang melakukan pendaftaran dan persetujuan sebagai Merchant untuk menerima Layanan Payment Gateway adalah pihak atau orang yang berwenang atau wakil yang sah dalam mengikatkan dirinya atau usahanya, baik badan usaha maupun bukan badan usaha.

11.3 Dalam melakukan penandatanganan atau persetujuan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan tidak melanggar ketentuan anggaran dasar masing- masing Pihak (bagi Pihak yang berbentuk badan hukum), perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

11.4 Masing-masing penandatangan Perjanjian ataupun pihak/orang yang menyetujui Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau wakil yang dalam mengikatkan dirinya atau badan usahanya (baik badan hukum maupun bukan badan hukum); dalam hal ternyata penanda tangan bukan pihak yang berwenang atau wakil yang sah, maka penandatangan bertanggung jawab secara pribadi.

11.5 Para Pihak menjamin bahwa dokumen yang diberikan kepada pihak lainnya adalah merupakan dokumen resmi, asli, sah, masih berlaku dan setiap informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bukan merupakan rekayasa maupun tipu muslihat atau kebohongan serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

11.6 Merchant dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Payment Gateway dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntuan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap Payment Gateway, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan Merchant atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap informasi rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Merchant; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh Merchant atau karyawannya; (d) setiap pelanggaran atas ketentuan manajemen konten yang disebabkan oleh tindakan kelalaian atau kesalahan dari Merchant atau karyawannya; dan (e) setiap hal sehubungan dengan produk dan/atau layanan Merchant kepada Pelanggan.

 

Pasal 12 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa

12.1   Syarat dan Ketentuan ini dan setiap hubungan non-kontraktual yang timbul karenanya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

12.2   Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini (“Sengketa”), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya Sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan Sengketa tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

12.3   Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, atau badan lainnya yang disebut sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang dalam keputusan yang final dan mengikat sehubungan dengan validitas dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang saat itu berlaku, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini.

12.4   Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.

12.5   Arbitrase akan dilakukan di hadapan 3 (tiga) arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan adalah putusan akhir, mengikat dan tidak dapat ditentang dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Negara Republik Indonesia atau di negara lain.

12.6   Dalam hal Para Pihak, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.2 , maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannnya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

 

Pasal 13 : Kerahasiaan

13.1 Para Pihak sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi tersebut terbatas pada masing-masing pihak beserta dengan afiliasinya dan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu pihak lainnya dan/atau informasi tersebut telah berlaku dan diketahui secara umum.

13.2 Merchant sepakat bahwa Payment Gateway beserta afiliasinya berhak untuk mengolah dan menggunakan data Merchant termasuk data Transaksi (termasuk Pelanggan) untuk tujuan meningkatkan layanan Payment Gateway kepada Merchant (termasuk untuk Fraud system dan Fraud Rules) maupun untuk peningkatan layanan afiliasinya serta untuk dilakukan penawaran produk dan/atau layanan afiliasi kepada Merchant.

13.3 Selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak dan semua pihak yang bekerja pada/untuk Para Pihak berikut afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun mengenai Pelanggan baik yang diperoleh dari pihak lainnya maupun dari Transaksi Internet melalui Sistem Pembayaran Internet baik yang termasuk sebagai rahasia Bank dan/atau Para Pihak, ataupun hal-hal yang wajib dan sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun.

13.4 Dalam hal pemerintah, lembaga pengatur dan/atau pengawas jasa sistem pembayaran dan/atau otoritas berwenang lainnya ("Regulator") menerbitkan peraturan, surat edaran, standarisasi dan/atau perintah dalam bentuk apapun ("Regulasi") terkait dengan jasa sistem pembayaran yang berdampak pada Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak dengan ini setuju untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan operasional (seperti settlement, laporan, rekonsiliasi, koreksi dan klaim) dan/atau komersial (seperti biaya layanan), agar patuh terhadap Regulasi, perubahan mana dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh Midtrans kepada Merchant melalui kanal komunikasi yang ditentukan oleh Midtrans. Lebih lanjut, Merchant setuju bahwa Merchant dapat memberikan dan/atau menyampaikan setiap data dan/atau informasi terkait Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada data personal Merchant, kepada Regulator, pihak yang ditunjuk Regulator dalam Regulasi dan/atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan kepatuhan terhadap Regulasi.

 

Pasal 14 : Keadaan Memaksa (Force Majeure)

14.1 Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada kebakaran, tidak berfungsinya tenaga listrik untuk jangka waktu lama, putusnya koneksi internet, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini.

14.2 Dalam hal terjadi Force Majeure, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai Force Majeure wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure tersebut, karenanya Para Pihak dengan ini menjadi tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau keterlambatan pelaksanaan seluruh atau sebagian Perjanjian ini.

14.3 Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Dalam hal Force Majeure berkanjut terus-menerus sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak yang tidak mengalami Force Majeure dapat mengakhiri Perjanjian ini.

 

Pasal 15 : Batasan Tanggung Jawab

15.1  Jaminan Payment Gateway dalam Perjanjian tidak berlaku dalam hal terdapat penyalahgunaan layanan yang disediakan, modifikasi, pemeliharaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Merchant atau pihak ketiga, atau kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang bukan merupakan tanggung jawab Payment Gateway dan segala hal yang diberikan oleh Merchant atau pihak ketiga atas nama Merchant yang diintegrasikan dengan Layanan  atau Produk Payment Gateway atau suatu arahan dan instruksi yang diikuti Payment Gateway yang diberikan oleh Merchant atau pihak ketiga atas nama Merchant, serta terjadi wanprestasi atau kesalahan bukan semata  - mata karena kesalahan.

15.2  Payment Gateway tidak menjamin operasi layanan akan tidak terganggu, namun Payment Gateway akan segera melakukan perbaikan perbaikan sesuai standard service level Payment Gateway agar layanan dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian ini.

15.3  Kecuali diwajibkan secara tegas oleh hukum tanpa kemungkinan pengabaian kontraktual, dalam keadaan apapun, Payment Gateway tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atau untuk ganti rugi/kerusakan konsekuensial apa pun, hilangnya laba, bisnis dan pendapatan.

 

Pasal 16 : Ketentuan Lainnya

16.1.Lampiran. Segala Lampiran, Addendum, Surat Komunikasi, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, merupakan bagian integral dari dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

16.2.Addendum. Diluar dari perubahan yang dapat dilakukan oleh Payment Gateway secara sepihak tanpa menggunakan addendum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 poin (ii) terkait perubahan Biaya Transaksi karena disebabkan adanya perubahan regulasi, hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam atau perubahan atas Perjanjian ini, akan diatur kemudian melalui addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak; addendum mana menjadi bagian integral dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

16.3.Pelepasan Hak. Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan atau keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka kegagalan, penundaan atau keterlambatan tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh pihak tersebut untuk dikemudian hari melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

16.4.Pengalihan.   Pengalihan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

                                i.  Payment Gateway berhak untuk mengalihkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Merchant, kecuali pengalihan oleh Payment Gateway kepada afiliasi (baik sebagian dan/atau seluruhnya) yang dapat dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Merchant. Dalam hal ini, Payment Gateway berhak mengalihkan haknya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Merchant dan atas pengalihan tersebut, Payment Gateway Payment Gateway akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Merchant.

                               ii.  Merchant berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Midtrans. Segala pengalihan yang dilakukan dengan cara selain yang diatur dalam Perjanjian ini akan dianggap batal demi hukum.

 

16.5.Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik dalam Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

        i.   Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat Para Pihak dan dapat diberlakukan.

        ii.  Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Dengan menekan tombol "Ajukan" saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik usaha yang sah atau pihak yang berwenang atau wakil yang sah mewakili badan usaha serta telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan di atas.